Panen Raya Rica
News Pattallassang — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik mafia di seluruh lini birokrasi. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam pidatonya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Baca Juga : Tiba di Korsel, Prabowo akan Hadiri KTT APEC 2025 untuk Perkuat Peran Indonesia di Asia Pasifik
“Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada satu rupiah pun uang rakyat yang bocor. Setiap rupiah adalah amanah, dan harus dijaga untuk kesejahteraan bangsa,” tegas Prabowo di hadapan para menteri, kepala lembaga, dan pejabat daerah.
Tekankan Integritas dan Pengawasan Ketat
Presiden Prabowo meminta seluruh pejabat negara di pusat maupun daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan program pemerintah dijalankan secara efisien dan akuntabel. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga pengawasan seperti BPK, KPK, dan BPKP dalam memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
“Kalau ada aparat yang bermain, tidak peduli pangkatnya apa, kita tindak tegas. Saya tidak mau rakyat dirugikan oleh orang-orang yang tidak punya integritas,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pemerintahan bersih merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta menarik investasi yang berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dorong Efisiensi dan Transparansi Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta kementerian dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem transparansi berbasis data diyakini dapat meminimalisir potensi kecurangan serta meningkatkan efisiensi birokrasi.
“Digitalisasi anggaran dan keterbukaan data adalah kunci. Semua harus bisa dipantau publik, supaya tidak ada ruang gelap untuk praktik curang,” tutur Prabowo.
Dukungan dari Lembaga Pengawasan
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyambut baik arahan Presiden. Menurutnya, langkah tegas ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di seluruh level.
“Pesan Presiden sangat jelas: tidak boleh ada kompromi terhadap mafia anggaran. Kami siap mendukung dengan pengawasan yang lebih tajam dan berbasis data,” ujarnya.
Fokus pada Kesejahteraan Rakyat
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan bebas korupsi.
“Kita harus bekerja jujur, cepat, dan efisien. Setiap rupiah dari rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, dan kesejahteraan,” tutup Prabowo disambut tepuk tangan hadirin.