News Pattallassang – Bantuan beras Pallantikang kembali menjadi sorotan setelah seorang warga Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan. Warga bernama Jumariah itu merasa pemerintah mengabaikan haknya sebagai penerima Bantuan Pangan Beras 20 kilogram. Ia menyampaikan keluhan pada Kamis, 11 Desember 2025, dengan harapan LBH membantu memperjuangkan haknya.
Jumariah menceritakan bahwa kondisi ekonominya masih tergolong rentan, sehingga ia menganggap dirinya layak memperoleh bantuan tersebut. Ia mengaku rutin mengikuti proses pendataan dari pemerintah setempat dan selalu hadir saat pengecekan lapangan dilakukan. Namun saat pembagian berlangsung, ia justru tidak menerima jatah bantuan. Situasi itu membuatnya merasa kecewa dan bingung.
Baca Juga :Bupati Gowa Kembali Turun Langsung Bantu Masyarakat Miskin Ekstrem di Pattallassang
Setelah mempertimbangkan langkah yang tepat, Jumariah akhirnya mendatangi LBH Suara Panrita Keadilan. Di sana, ia meminta pendampingan agar pemerintah menjelaskan alasan namanya tidak masuk dalam daftar penerima. LBH menyambut aduan tersebut dan mulai menelusuri data yang ia bawa, termasuk kartu keluarga, surat keterangan domisili, hingga bukti keterlibatan dalam proses pendataan sebelumnya. LBH kemudian memastikan akan mengawal proses klarifikasi hingga pemerintah memberikan jawaban yang terang.
Menurut penjelasan pendamping, banyak warga lain yang menghadapi persoalan serupa. Karena itu, LBH menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan pembagian bantuan di Pallantikang. Mereka menegaskan bahwa bantuan sosial harus menyasar warga yang memang membutuhkan, tanpa diskriminasi atau kekeliruan administratif.
Jumariah berharap laporannya membuka jalan bagi warga lain yang mengalami masalah serupa. Ia ingin haknya sebagai penerima bantuan dihargai dan proses distribusi berlangsung adil. Di sisi lain, LBH mengajak warga tetap aktif menyuarakan haknya agar pemerintah lebih transparan dan tepat sasaran. Polemik ini menunjukkan bahwa bantuan beras Pallantikang perlu pengawasan ketat demi mencegah ketidakadilan di lapangan.
